JAKARTA – Pemerintah resmi memulai penyusunan Rencana Aksi Nasional Pemajuan Kebudayaan (RANPK) Tahap I periode 2025–2029. Acara kick off digelar di kantor Kemenko PMK pada Kamis, 3 Juli, dihadiri perwakilan 37 kementerian dan lembaga. RANPK akan menjadi panduan kolaborasi lintas sektor untuk menggerakkan budaya sebagai fondasi pembangunan nasional.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan, Bambang Wibawarta, menekankan RANPK bukan sekadar dokumen teknokratis. “Kita sedang merumuskan arah peradaban. Budaya bukan aksesori pembangunan, melainkan pondasinya,” ujarnya seperti dikutip dalam keterangan tertulis Jumat, 4 Juli. Bambang menegaskan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 dan Perpres Nomor 115 Tahun 2024 mewajibkan penyusunan dokumen strategis ini agar kebudayaan hadir dalam kebijakan publik.
Ia mengingatkan, RANPK lahir dari Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang disinergikan dalam strategi nasional. “Forum ini penting agar gerak kita seirama. RANPK adalah jembatan masa depan yang harus menjawab disrupsi digital, perubahan iklim, dan krisis nilai,” tegas Bambang.
Deputi Kemenko PMK, Warsito, menekankan sinergi kebijakan antar-kementerian. “Setiap kementerian punya kepingan visi Indonesia. Mari kita satukan dalam harmoni kebijakan budaya yang berpijak pada jati diri bangsa,” katanya. Warsito juga meminta komitmen aktif seluruh pihak untuk mendukung penyusunan RANPK secara inklusif.
Dari Bappenas, Qurrota A’yun menggarisbawahi pentingnya aksi konkret. “Kita harus memperluas pendanaan inovatif, termasuk filantropi. RANPK tak boleh berhenti sebagai rencana, tapi harus nyata menjawab kebutuhan masyarakat,” ucap Qurrota.
Diskusi lintas kementerian berjalan dinamis. Para pejabat eselon I dan II hadir, termasuk Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan, Restu Gunawan, dan Staf Ahli Kementerian PPPA, Indra Gunawan. Setiap K/L diminta memetakan program pendukung RANPK agar terintegrasi dengan rencana strategis masing-masing.
Sebagai tanda komitmen bersama, Deputi Warsito, Sekjen Bambang, dan Qurrota A’yun meluncurkan simbolis RANPK dengan peletakan telapak tangan di layar LED. Proses penyusunan ditargetkan rampung dalam lima bulan.
Bambang berharap penyusunan RANPK akan menciptakan ekosistem budaya yang kuat, terbuka, dan berdaya saing. “Kita ingin Indonesia yang berkarakter, berbudaya, dan berdaulat dalam peradaban dunia,” tutupnya.
Pemerintah resmi memulai penyusunan Rencana Aksi Nasional Pemajuan Kebudayaan (RANPK) Tahap I periode 2025–2029. Acara kick off digelar di kantor Kemenko PMK pada Kamis, 3 Juli, dihadiri perwakilan 37 kementerian dan lembaga. RANPK akan menjadi panduan kolaborasi lintas sektor untuk menggerakkan budaya sebagai fondasi pembangunan nasional.
Voi.id – Latest News