JAKARTA – Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin menilai praktik jual beli “kursi” atau mendaftarkan siswa lewat jalur ilegal di Jakarta tak lagi mudah dilakukan. Sebab, menurut dia Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) saat ini dijalankan dengan transparan.
Thamrin mengaku belum menemukan adanya kasus jual beli bangku di sekolah negeri Jakarta pada tahun ajaran 2025/2026 yang bisa dibuktikan dengan jelas.
“Proses seleksi berbasis sistem digital dan tersentralisasi, sehingga dapat meminimalkan potensi intervensi atau praktik manipulatif. Dengan sistem ini, kemungkinan terjadinya jual beli bangku di bawah kewenangan Dinas Pendidikan bisa dikatakan sangat kecil,” kata Thamrin kepada wartawan, Minggu, 13 Juli.
Meski demikian, ada hal lain yang perlu menjadi perhatian. Pencegahan kasus jual beli kursi belum tentu berjalan optimal di lembaga pendidikan yang berada di bawah kewenangan instansi lain, seperti Kementerian Agama.
Di satuan pendidikan keagamaan, potensi penyimpangan bisa saja terjadi jika tidak diawasi secara ketat. Sehingga, menurut Thamrin, pemerintah harus mampu mengantisipasi berbagai bentuk penyimpangan di lapangan.
“Ini meliputi monitoring dan evaluasi yang berbasis sistem teknologi informasi yang transparan, dapat diakses publik, dan diawasi secara independen,” urai dia.
Selanjutnya, masyarakat juga perlu terlibat dalam pengawasannya. Jika warga menemukan adanya kejanggalan atau penyimpangan, harus ada ruang dan mekanisme pelaporan yang aman, responsif, dan terbuka.
“Di era media sosial saat ini, kecepatan informasi menjadi peluang bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmennya dalam menindaklanjuti laporan masyarakat,” imbuh Thamrin.
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin menilai praktik jual beli “kursi” atau mendaftarkan siswa lewat jalur ilegal di Jakarta tak lagi mudah dilakukan. Sebab, menurut dia Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) saat ini dijalankan dengan transparan.
Voi.id – Latest News