JAKARTA – Sejumlah warga dan pedagang di Jakarta Selatan mengaku resah atas dugaan beredarnya beras oplosan yang diduga melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Keresahan ini muncul karena banyak konsumen mengeluhkan kualitas beras yang tidak sesuai dengan label kemasan.
“Kalau dirugikan sih ada, berdampak juga kira-kira ada 10 sampai 15 persen pembeli yang komplain atau jadi mikir-mikir buat beli,” ujar Nisa, seorang pedagang beras di Pasar Kebayoran Lama, dikutip dari ANTARA, Kamis, 17 Juli 2025.
Nisa menegaskan bahwa dirinya hanya menerima pasokan beras dari distributor, namun tetap merasa dirugikan karena pelanggan menjadi ragu terhadap kualitas beras yang dijual. Ia pun berharap pemerintah tidak lepas tangan dalam mengawasi peredaran beras oplosan.
“Harusnya pemerintah yang awasi, jangan sampai rakyat yang dirugikan,” katanya.
Keresahan yang sama disampaikan Budi, seorang warga yang merasa kecewa karena kualitas beras yang dibelinya berbeda dari biasanya.
“Kadang beli beras di pasar, ternyata masaknya beda, rasanya juga aneh. Kita inginnya ada tindakan tegas aja, biar enggak makin banyak yang main curang,” ungkap Budi.
Sementara itu, Ira Suwito, pemilik warung makan, menyoroti potensi bahaya kesehatan dari beras oplosan, terutama jika dicampur dengan zat-zat berbahaya.
“Kalau sampai beras oplosan itu campur sama bahan kimia, bisa bahaya buat kesehatan. Harusnya sih ada sanksi tegas,” ujarnya.
Keresahan masyarakat semakin menguat setelah terungkap bahwa Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta menggunakan beras merek SP dan SR produksi FS dalam program pangan bersubsidi dengan label mutu premium. Meski dinas tersebut mengklaim rutin melakukan pengambilan sampel dan pengujian laboratorium, warga tetap mempertanyakan efektivitas pengawasan.
Menanggapi keresahan tersebut, Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, menyatakan bahwa pihaknya tengah menindaklanjuti indikasi pelanggaran terkait kualitas beras yang beredar di ritel modern. Kini, BUMD pangan DKI tersebut juga telah memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk klarifikasi lebih lanjut.
Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya melakukan pengawasan di atas kertas, tetapi juga bertindak nyata agar praktik oplosan tidak terus merugikan warga, baik secara ekonomi maupun kesehatan.
Keresahan yang sama disampaikan Budi, seorang warga yang merasa kecewa karena kualitas beras yang dibelinya berbeda dari biasanya.
Voi.id – Latest News