JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Gizi Nasional (BGN) menandatangani nota kesepahaman terkait percepatan pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau disebut juga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Menteri PU Dody Hanggodo dan Kepala BGN Dadan Hindayana di kantor Kementerian PU, Jakarta, Senin, 21 Juli.
Dody mengatakan, pihaknya akan memaksimalkan pembangunan infrastruktur SPPG sampai dengan akhir 2025.
“Insyaallah kami akan memaksimalkan agar sampai dengan akhir 2025. Karena paling nggak dari yang kami targetkan 1.542 (SPPG), sebagian sudah bisa (dikerjakan). Ini sebenarnya adalah awal dari langkah besar ke depan,” ujar dia.
Dia bilang, pihaknya akan belajar dari pengalaman semula, yaitu membangun Sekolah Rakyat (SR) yang ditugaskan Kementerian Sosial (Kemensos).
Namun demikian, kata Dody, pihaknya tetap menemui kendala sama seperti pembangunan Sekolah Rakyat, yakni soal lahan.
“Berdasarkan pengalaman kami membantu Kementerian Sosial untuk urusan Sekolah Rakyat, yang paling berat adalah mencari lahan memenuhi kriteria,” ucap Dody.
Oleh karena itu, Dody bilang, pihaknya akan segera melakukan diskusi secara daring bersama seluruh kepala daerah untuk membahas kesiapan lahan SPPG.
“Nah, harapan saya awal minggu depan seluruh kepala daerah atau paling tidak utusan mereka bisa hadir di Kementerian PU dengan membawa perlengkapan yang diperlukan, sehingga di minggu depan pun kami sudah bisa mendapatkan sekian banyak lokasi,” terangnya.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menuturkan, nantinya ada tiga pola dalam pembangunan SPPG. Pertama, kemitraan.
“Dan kemitraan ini sekarang menjadi tulang punggung dari Badan Gizi Nasional. Hari ini, sudah ada 3.233 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sudah berjalan,” jelas Dadan.
Pola kedua adalah pembangunan melalui APBN. Dadan menargetkan, ada tiga SPPG per kabupaten untuk seluruh Indonesia.
“Sehingga, ada 1.542 yang sampai sekarang belum satu pun dibangun,” tuturnya.
Adapun pola ketiga atau terakhir, yakni pengembangan pola 3T.
“Pola ketiga yang akan kami kembangkan adalah pola 3T dan mungkin juga ini nanti bisa saja bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum,” pungkasnya.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Gizi Nasional (BGN) menandatangani nota kesepahaman terkait percepatan pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau disebut juga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Voi.id – Latest News