AMBON – Ratusan mahasiswa dan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Maluku menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Maluku, hari ini.
Mereka menuntut DPRD Maluku mendesak Ketua DPR RI, Puan Maharani untuk mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.
Koordinator Aliansi Rakyat Maluku Fadel Notanubun dalam orasinya menyatakan, kebijakan kenaikan tunjangan DPR menunjukkan ketidakpekaan elit politik terhadap penderitaan rakyat.
“Di saat rakyat kesulitan mengakses kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, hingga harga pangan yang terus melonjak, elit DPR justru menambah fasilitas bagi dirinya sendiri. Ini penghinaan terhadap keadilan sosial dan pengkhianatan terhadap amanat konstitusi,” ujar Fadel dikutip dari Antara.
Menurutnya, kenaikan gaji dan tunjangan hanya memperlebar jarak sosial antara rakyat dan wakilnya di Senayan.
“Bagaimana mungkin mereka mengaku sebagai representasi rakyat jika kebijakan yang dibuat justru memperkaya diri sendiri dan menambah beban rakyat melalui pajak baru? Ini jelas kebijakan elitis dan tidak berkeadilan,” tegasnya.
Fadel juga menilai Ketua DPR RI beserta anggota dewan gagal mewakili rakyat karena menyetujui sejumlah kebijakan yang merugikan masyarakat luas. Ia menyinggung pengesahan UU Cipta Kerja yang menuai gelombang penolakan, revisi UU KPK yang dinilai melemahkan lembaga antikorupsi, hingga pembahasan RKUHP yang sarat pasal kontroversial.
“Semua itu menambah daftar panjang kekecewaan publik. DPR tidak transparan dalam proses legislasi maupun pengambilan keputusan, sehingga rakyat merasa dikhianati,” ujarnya.
Fadel menambahkan, aksi ini tidak hanya sekadar penolakan tetapi juga menawarkan solusi struktural. Aliansi mendesak segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan (RUU DKP) sebagai instrumen penting keadilan pembangunan bagi wilayah kepulauan.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun menerima langsung aspirasi massa. Ia mengapresiasi cara penyampaian tuntutan yang berlangsung damai dan tertib.
“Apa yang disampaikan hari ini adalah suara rakyat Maluku yang harus didengar. DPRD Maluku berkomitmen untuk meneruskan aspirasi ini kepada pemerintah pusat dan DPR RI, termasuk desakan kepada Ketua DPR RI untuk mempertimbangkan langkah terbaik bagi bangsa. Soal itu, kita serahkan ke ketum partai politik,” kata Benhur.
Benhur juga mendukung percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Daerah Kepulauan.
“Kami menyadari bahwa RUU DKP adalah kebutuhan mendesak bagi daerah-daerah kepulauan seperti Maluku. Aspirasi ini akan kami kawal di tingkat pusat, karena menyangkut kepentingan rakyat yang selama ini sering dianaktirikan dalam pembangunan nasional,” ujarnya.
Ratusan mahasiswa dan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Maluku menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Maluku, hari ini.
Voi.id – Latest News