JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR, Zulfikar Arse Sadikin menanggapi langkah sejumlah gubernur yang “menggeruduk” kantor Kementerian Keuangan untuk menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terkait pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Zulfikar menilai pemotongan dana TKD ini menuntut Pemda untuk kreatif dalam menambah pendapatan daerah.
“Berdasarkan aturan yang existing, undang-undang Pemda Termasuk undang-undang HKPD itu memang memberikan ruang kepada daerah bisa lebih punya sumber keuangan. Sebenarnya kan begitu,” ujar Zulfikar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 Oktober.
“Tapi kita bicara soal yang existing aja undang-undangnya. Dan kita sudah berusaha sebenarnya DPR RI melalui pembahasan RAPBN 2026 yang sudah diputuskan agar daerah itu punya tambahan transfer ke daerah. Kan ada tambahan berapa itu? Sekitar hampir 50 atau 40 (triliun rupiah, red) berapa itu? Mudah-mudahan itu bisa dishare kepada daerah berdasarkan kebutuhan kemampuan daerah,” lanjutnya.
Zulfikar memahami apa yang dirasakan para kepala daerah. Namun, menurutnya, masih ada jalan untuk membuat fiskal daerah bertambah kuat. Misalnya melakukan optimalisasi atau maksimalisasi dari pajak dan retribusi daerah.
“Masih banyak potensi yang bisa kita gali dari sana. Mungkin dari sisi tata kelolanya kita perlu perbaiki yang selama ini penerimaan itu sering bocor. Pak Prabowo kan selalu bilang begitu. Lalu belanja juga sering bocor, nah gimana itu tidak terjadi lagi,” terang Zulfikar.
Kemudian kepala daerah juga didorong merasionalisasi serta mengefektifkan program dan kebijakan serta menggali dari pembiayaan alternatif.
“Kan banyak tuh, bisa lewat kerja sama komunitas dunia usaha PPPP, Public-private partnership. Lalu kita juga bisa memperbarui BUMD. Semua daerah itu punya BUMD. Tapi kenapa kok BUMD itu tidak bisa menjadi pengungkit ekonomi dan keuangan daerah? Kan harus dicari itu kenapa,” katanya.
Menurut pimpinan komisi bidang pemerintahan dalam negeri itu, setiap daerah punya potensi sehingga kepala daerah perlu mengembangkan potensi daerahnya masing-masing dan menghadirkan investasi.
“Jadi banyak langkah yang bisa kita lakukan, masih banyak jalan menuju Mekkah dan dibalik kesulitan ada kemudahan. Tinggal pembacaan kepala daerah Itu seperti apa terhadap daerahnya,” ujar Zulfikar.
“Perlu inovasi, perlu kreatifisasi, dan perlu ketulusan dalam memimpin,” pungkasnya.
Sebelumnya, sejumlah gubernur dari berbagai provinsi yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyampaikan keberatan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terkait pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Sebagai informasi, alokasi TKD dalam RAPBN 2026 direncanakan sebesar Rp692,995 triliun, atau menurun sekitar 24,7 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp919,9 triliun. Artinya, terdapat pemangkasan sekitar Rp226,9 triliun.
Adapun sebanyak 24 gubernur dan wakil gubernur hadir langsung di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, untuk menyuarakan aspirasi mereka.
Para kepala daerah yang hadir berasal antara lain dari Provinsi Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatra Barat, DI Yogyakarta, Papua Pegunungan, Bengkulu, Aceh, Sumatra Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat Daya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Gorontalo, dan Sumatra Selatan.
Wakil Ketua Komisi III DPR, Zulfikar Arse Sadikin menanggapi langkah sejumlah gubernur yang “menggeruduk” kantor Kementerian Keuangan untuk menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terkait pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Voi.id – Latest News